Facebook dan YouTube Diminta Ingatkan Pengguna Soal Larangan 'Deepfake'

Sahabat.com - Pemerintah India memperingatkan perusahaan media sosial, termasuk Facebook dan YouTube, untuk berulang kali mengingatkan pengguna terhadap undang-undang setempat melarang mereka mengunggah deepfake dan konten yang menyebarkan kata-kata tidak senonoh atau disinformasi.

Peringatan ini disampaikan Wakil Menteri TI Rajeev Chandrasekhar dalam pertemuan tertutup di mana dia mengatakan banyak perusahaan belum memperbarui syarat penggunaan mereka meskipun ada aturan tahun 2022 yang melarang konten "berbahaya" untuk anak-anak, tidak senonoh, atau "menyamar sebagai orang lain".

Chandrasekhar mengatakan perusahaan harus meningkatkan kesadaran soal aturan tersebut dengan mengingatkan pengguna setiap kali mereka masuk yang membuat mereka tidak boleh memposting konten tersebut, atau dengan memberikan pengingat.

Jika tidak, dia akan memberi arahan kepada memaksa untuk melakukannya, kata dua sumber yang tidak ingin diidentifikasi karena pertemuan tersebut bersifat pribadi. Menteri tersebut menyampaikan bila ini merupakan tuntutan "tidak dapat dinegosiasikan" dari pemerintah India selama pertemuan.

Kementerian TI India mengatakan dalam pernyataan pers di mana semua platform telah setuju untuk menyelaraskan pedoman kontennya dengan aturan pemerintah. Facebook dan Chandrasekhar belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar terkait hal ini. Demikian dilansir dari Reuters, Senin (27/11/2023).

Google Alphabet Inc, pemilik YouTube, mengatakan dalam pernyataannya, mereka berkomitmen untuk pengembangan AI (artificial intelligence) yang bertanggung jawab dan memiliki kebijakan dan sistem yang kuat untuk mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya di seluruh produk dan platform mereka.

Pemerintah India dan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mereka terhadap deepfake.

Selama KTT virtual negara-negara G20 pada Rabu (22/11/2023), Perdana Menteri Modi mengajak para pemimpin global untuk bekerja sama dalam mengatur AI, dan menyerukan keprihatinan atas dampak negatif deepfake pada masyarakat.

Negara-negara di seluruh dunia berkompetisi untuk menyusun aturan terkait AI. India telah memperketat peraturan perusahaan media sosial, yang menjadikan negara Asia Selatan ini sebagai pasar pertumbuhan utama.

Tahun lalu, pemerintah secara pribadi mengkritik perusahaan-perusahaan tersebut karena tidak menghapus apa yang dijelaskan sebagai berita palsu di situs mereka, yang disebutkan telah memaksa mereka untuk memesan penghapusan konten.